Pekalongan (26/06) – Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan menyelenggarakan webinar nasional dengan tema “Dinamika Pembatasan Masa Jabatan Pimpinan Negara di Indonesia”. Acara yang diselenggarakan secara virtual melalui aplikasi zoom meeting tersebut berjalan dengan lancar. Senin, (26/06/2023)

Hadir sebagai narasumber yaitu Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. merupakan Pakar Hukum Tata Negara. Dengan moderator webinar yaitu Ayon Diniyanto, S.H., M.H. Hadir dalam webinar Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah menyampaikan Opening Remarks. ucapan terimkasih disampaikan kepada pemateri Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H.  yang telah berkenan menjadi narasumber dalam webinar ini, “Dinamisasi masa jabatan pimpinan Negara sangat penting untuk dikaji dimohon kepada semua dosen dan mahasiswa untuk bisa mengikuti kegiatan webinar ini sebaik-baiknya” ucap Dekan Fasya Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. Turut hadir memberikan sambutan yaitu Uswatun Khasanah, M.S.I. sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H.  menuturkan bahwa Demokrasi dalam suatu negara membutuhkan pengaturan dalam mengatur jabatan pimpinan lembaga negara sehingga dapat dibatasi masa jabatannya karena tidak adanya pengaturan pembatasan masa jabatan pimpinan negara dapat menyebabkan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu perlu adanya masa jabatan pimpinan negara di Indonesia. Namun pembatasan jabatan tersebut perlu adanya etika, hukum dan etika harus saling mengikat, agar sesuai dengan hukum dan berintegritas. Prof, Dr. Jimly Asshiddiqie juga berpesan bahwa para civitas akademika dan mahasiswa mempunyai tanggung jawab moral untuk mengawal demokrasi dan hukum untuk kemajuan bangsa.