FASYA

FASYA

Sabah, Malaysia (10/06) - Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H  menjadi Narasumber  dalam acara International Guest Lecture di Fakultas Psikologi dan Pendidikan Universiti  Malaysia Sabah pada hari Senin, 10 Juni 2024.

Dr. Trianah membahas topik yang relevan dan sensitif, yaitu "Issues, Problem, and Social Work Model on Family and Marriage  in Indonesia"

Dalam paparannya, Dr. Trianah menjelaskan  secara rinci tentang fakta dan problem perkawinan dan keluarga di Indonesia saat ini. Dia juga menjelaskan beragam isu sosial, dan hukum mulai dari konflik dalam rumah tangga, perceraian, perkawinan  Anak, poligami, Nikah sirri dan Kekerasan dalam Rumah tangga di Indonesia.

Salah satu poin penting yang dibahas oleh Dr. Trianah adalah  integrasi antara legal practice dan  social work practice untuk menyelesaikan berbagai problem keluarga dan perkawinan. Menurut Dr. Trianah, Fakultas Syariah UIN. KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  mengembangkan model social work  yang mengintegrasikan antara legal practice dan social work practice  sebagai bentuk  program Pengabdian Kepada Masyarakat (Community Service and Development). Misalnya, program Bina Keluarga Remaja  dan Bina Keluarga Sakinah.

Program  Bina Keluarga Remaja ditujukan kepada para Keluarga yang memiliki anak remaja. Tujuan program ini adalah mecegah dan membantu menyelesaikan berbagai masalah dan problem  yang dihadapi oleh remaja melalui konsultasi, edukasi  dan advokasi. Misalnya: perkawinan anak, penggunaan NAPZA dan  drugs, pergaulan bebas, tindak kekerasan anak remaja.

Sementara itu, Program Bina Keluarga Sakinah menitikberatkan pada pembinaan dan penguatan hubungan antara anggota keluarga dalam konteks nilai-nilai Islam. Melalui program ini, para keluarga  diberikan pemahaman tentang  hukum Islam yang berkaitan dengan perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami dan Istri, Hukum Keluarga dan Gender dan berbagai materi lainnya yang terkait, termasuk diberi pelatihan ketrampilan bermuamalah untuk meningkatkan ekonomi keluarga.  

Kedua program ini merupakan bagian dari upaya Fakultas Syariah dalam mengimplementasikan  ilmu syariah dan Hukum, sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian berbagai masalah sosial yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga dalam realitas kehidupan masyarakat.

Dalam sesi tanya jawab, terjadi dialog yang produktif antara Dr. Trianah dengan para peserta yang merupakan mahasiswa Fakultas Psikologi dan Pendidikan Universiti  Malaysia Sabah, di mana berbagai ide dan pengalaman dipertukarkan untuk memperkaya pemahaman tentang isu-isu tersebut.

Acara International Guest Lecture ini diharapkan dapat menjadi awal yang baik untuk memperkuat kerjasama lintas batas dalam penelitian dan pengembangan solusi terkait isu-isu sosial yang kompleks, seperti masalah keluarga dan perkawinan, yang memiliki dampak signifikan bagi masyarakat.

 

 

________________________________________________

Editor : Siti Maymanatun Nisa

Kandal, Kamboja (05/06) - Konstitusi Kamboja dengan jelas menyatakan bahwa Agama Budha adalah Agama Negara Kamboja, yang berarti Agama Budha adalah agama resmi negara tersebut. Dengan menjadikan Agama Budha sebagai agama resmi negara, secara tidak langsung menegaskan bahwa Agama Budha adalah agama mayoritas yang secara formal dianut oleh warga negara Kamboja. Implikasinya, agama lain selain Agama Budha tidak diakui secara resmi. Walaupun begitu, Konstitusi Kamboja menjamin kebebasan beragama. 

Agama lain, seperti Agama Islam bukan merupakan agama mayoritas secara formal yang dianut oleh Warga Negara Kamboja. Hal ini selaras dengan data statistic (2019) yang menyatakan jumlah penganut Agama Budha di Kamboja sebanyak sekitar 97%. Agama Islam terbanyak kedua dengan jumlah sekitar 2%. Data tersebut menunjukan bahwa Agama Islam merupakan agama minoritas di Kamboja.

Meskipun begitu, kehidupan di kamboja saat ini semakin menunjukkan toleransi yang membaik. Delegasi Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang dipimpin oleh Assoc Prof Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, menyampaikan cara Indonesia mengakomodasi masyarakat multikultural dengan nilai-nilai Islam dalam Presentasi Moderasi Beragama di Cambodian Islamic Center (CIC) (05/06).

Mudir Cambodian Islamic Center, Dr. Kholil Musa, menyambut baik niat Kamboja untuk mempelajari nilai-nilai moderasi beragama dari Indonesia. “Meski memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal jumlah penduduk Muslim, sistem pemerintahan yang berbeda, namun kedua negara memiliki catatan hubungan bilateral yang sangat baik bahkan sejak Presiden Soekarno", imbuh Dr. Kholil Musa.

Presentasi Moderasi Beragama oleh Dekan Fakultas Syariah ini dihadiri oleh Para Akademisi, termasuk ulama dan penstudi Islam di Kamboja. Kegiatan ini melibatkan pihak-pihak seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnomphen Kamboja, Cambodian Islamic Center, dan Santri Cambodian Islamic Center.

 

 

 

____________________________

Penulis : Iqbal Kamalludin

Editor : Siti Maymanatun Nisa

Phnom Penh (05/06) - Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan terus meningkatkan kerjasama internasional guna untuk memaksimalkan networking dengan berbagai instansi di Asia Tenggara.

Dekan Fakultas Syariah, Assoc. Prof. Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A., mengungkapkan komitmennya untuk terus meningkatkan level kerjasama dengan lintas instansi, secara internasional. Dekan juga menegaskan bahwa Fakultas Syariah memfasilitasi para dosen dan mahasiswa untuk membangun jejaring global serta kerjasama riset maupun community services internasional.


Delegasi Fakultas Syariah mengagendakan kunjungan ke beberapa instansi di Kamboja, serta ke KBRI di Phnom Penh pada tanggal 4 hingga 5 Juni 2024. Melengkapi kunjungan kerja di Kamboja, Dekan Fasya juga berkunjung ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh. Dekan Fasya beserta Para Wakil Dekan, Para Ketua Prodi, Para Sekretaris Prodi, Dosen, dan Mahasiswa, diterima oleh Sekretaris Utama Kedutaan Besar RI untuk Kerajaan Kamboja Bapak Teguh Adi Primasanto.

Dalam kunjungan tersebut Pihak KBRI mengharapkan kunjungan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ke Phnom Penh akan meningkatkan kerjasama dengan berbagai sekolah, perguruan tinggi, lembaga keislaman di Kamboja serta membuka peluang mahasiswa dari kamboja untuk studi program sarjana, di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Selain itu, mereka juga menyambut baik pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat internasional bagi sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang dilaksanakan di Kamboja.

 

 

____________________________________________

Penulis : Iqbal Kamalludin

Editor : Siti Maymanatun Nisa

Kandal, Kamboja (05/06) - Kamboja merupakan negara yang plural akan agama, selain Budha dan Kristen, eksistensi agama Islam juga samakin di akui di negara yang sukses pernah menyelenggarakan perhelatan SEA Games 2023 ini. Meski beberapa komunitas muslim telah berkembang pesat, namun tidak terlalu bebas dan mudah jika ingin memperoleh makanan Halal. Beberapa restoran dan tempat makan sudah menggunakan label halal mereka, hingga restoran cepat sajinya juga menggunakan sertifikat halal. Hal ini menunjukkan geliat positif kesadaran berhalal di Kamboja.
Selain makanan, upaya melindungi konsumen terhadap kehalalan, seperti obat-obatan, kosmetika dan produk lainnya, disosialisasikan  oleh Tim Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan yang menggelar Sosialisasi dan Edukasi Produk Halal di Ruang Aula Cambodian Islamic Center Kamboja, Rabu (05/06).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Mudir Cambodian Islamic Center Ustadz Kholil Musa, dihadiri Para guru, masyarakat sekitar, dan siswa. Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah, mengatakan prinsip dasar untuk mewujudkan produk yang halal, sehat dan bermutu adalah dengan memperhatikan kesehatan pekerja, kebersihan lingkungan, perlengkapan kerja dan bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi.

“Dengan upaya dimaksud maka masyarakat akan terlindungi dari bahaya mikroba patogen yang menyebabkan penyakit,” katanya.

Dalam sosialisasi ini, presentasi Halal Law disampaikan oleh Aulia Binta Emira Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dan juga membahas tulisan label halal yang dibuat oleh pelaku usaha restoran, rumah makan dan produk olahan lainnya.

Ditempat yang sama, Mudir Cambodian Islamic Center, Ustadz Kholil Musa mengatakan kesadaran untuk mengolah dan mengkonsumsi makanan dan produk halal perlu ditanamkan pada masyarakat, terutama sejak dini saat di bangku usia sekolah. “Di Cambodia, tidak diperkenankan membuat label 100% halal tanpa mengurus sertifikasi halal. Itu tidak ada dalam agama Islam karena produk halal berarti halal dalam proses pengolahan dan pembuatannya,” katanya.

Ia berharap dengan sosialisasi ini diharapkan mampu memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat muslim kamboja untuk menghasilkan produk yang halal, sehat dan bermutu.

“Semoga sosialisasi ini memberikan informasi dan wawasan kepada pelaku usaha menghasilkan produk yang halal, sehat dan bermutu,” harapnya.

 

 

 

_______________________________________________

Penulis : Iqbal Kamalludin

Editor : Siti Maymanatun Nisa

Kandal, Kamboja (05/06) - Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan melakukan pengabdian kepada masyarakat internasional melalui kegiatan sosialisasi tentang legal literacy di Cambodian Islamic Center, Kamboja pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga masyarakat Muslim di Kamboja melalui pemahaman hukum.

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan selaku pembicara utama dalam acara tersebut, menekankan pentingnya pemahaman hukum dalam menjaga keutuhan dan ketahanan keluarga. Beliau menjelaskan bahwa legal literacy atau literasi hukum merupakan pondasi yang kuat dalam membangun masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

"Dengan pemahaman hukum yang baik, keluarga Muslim di Kamboja dapat lebih siap menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan hanya tentang mengetahui hak dan kewajiban, tetapi juga tentang bagaimana menggunakan pengetahuan hukum tersebut secara efektif untuk melindungi diri dan keluarga," ujar Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri.

Acara ini dihadiri oleh puluhan masyarakat Muslim dari berbagai kalangan di Kamboja. Mereka antusias mengikuti penyuluhan dan diskusi yang dipandu oleh tim Fakultas Syariah. Selain penyampaian materi, juga dilakukan sesi tanya jawab yang memungkinkan peserta untuk berinteraksi langsung dengan pembicara.

Menurut Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, kegiatan semacam ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat ikatan keluarga Muslim di Kamboja. "Dengan pemahaman hukum yang baik, diharapkan keluarga Muslim dapat menjalani kehidupan yang lebih harmonis dan sejahtera," tambahnya.

Kegiatan sosialisasi legal literacy ini menjadi salah satu upaya nyata dari Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Muslim di Kamboja sebagai wujud dari Pengabdian Kepada Masyarakat.

 

 

 

__________________________________________

Penulis : Siti Maymanatun Nisa

Editor : Siti Maymanatun Nisa

 

Phnom Penh, Kamboja (04/06) - Dalam upaya untuk memperkuat moderasi beragama di tengah-tengah umat Muslim di Kamboja, Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan melakukan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Persepaduan Musa Asiah (SERPAMA) pada tanggal 4 Juni 2024.

Iqbal Kamalludin, M.H., Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan menyampaikan sosialisasi terkait Penguatan Moderasi Beragama bagi Masyarakat Muslim di Kamboja.

Konsep moderasi beragama ditekankan sebagai pondasi utama dalam memelihara kedamaian antar umat beragama. "Moderasi beragama adalah landasan utama untuk membangun masyarakat yang inklusif dan toleran. Ini bukan hanya tentang kepercayaan, tetapi juga tentang bagaimana kita berinteraksi dengan keberagaman yang ada di sekitar kita," jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Iqbal Kamalludin, M.H. menekankan pentingnya sosialisasi ini dalam membentuk pemikiran yang inklusif dan toleran di kalangan siswa SERPAMA.

"Saya merasa terhormat bisa berada di SERPAMA hari ini untuk berbagi pemahaman tentang moderasi beragama. Kami berharap bahwa dengan pengetahuan yang diperoleh, siswa dapat menjadi agen perubahan yang memperjuangkan harmoni antar umat beragama," ujar Iqbal Kamalludin, M.H.

Antusiasme siswa SERPAMA dalam menyambut sosialisasi ini mengindikasikan kebutuhan akan pemahaman yang lebih mendalam tentang agama dan toleransi terhadap perbedaan keyakinan, terutama di lingkungan yang mayoritas bukan Muslim seperti di Kamboja.

Sosialisasi ini menjadi langkah awal dalam rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendekatkan kerjasama antara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan SERPAMA, sambil memberikan kontribusi nyata dalam memperkukuh pemahaman agama di kalangan umat Muslim Kamboja.

Harapannya, sosialisasi ini akan memberikan dampak yang signifikan dalam memperkuat moderasi beragama di kalangan siswa dan masyarakat sekitar SERPAMA. Dengan demikian, upaya ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, tetapi juga merupakan investasi bersama dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan toleran di Kamboja.

 

_____________________________________________________

Penulis : Iqbal Kamalludin dan Siti Maymanatun Nisa

Editor : Siti Maymanatun Nisa

 

Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan kembali jajaki kerjasama dengan instansi luar negeri. Kesempatan ini, negara Kamboja menjadi tujuan pengenalan fakultas syariah di kancah internasional, yaitu di Yayasan Musa Asiah (YASMA), Kamboja.

Diterima langsung Prof Dr. Mohamad Zain Musa, president the Musa-Asiah Foundation (YASMA), Kampuchea, Selasa 4 Juni 2024 pukul 10.30 Waktu Kamboja, bersama para guru dan para murid dengan penuh keramahan.

Dalam sambutannya, Prof Dr. Mohammad Zain menyampaikan pihaknya begitu merasa terhormat dapat dikunjungi oleh rekan semuslim dari Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. "Kami memiliki dua tingkatan sekolah, yaitu tingkat Dasar bernama Serpama dan menengah yaitu Sempama", ujar Pimpinan serpama yang juga merupakan Pengajar University Kebangsaan Malaysia.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengatakan "Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sangat berterimakasih telah disambut dengan baik di Kamboja, dalam lawatan ini selain melakukan penjajakan kerjasama, kami juga bermaksud untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat Muslim di Sepama dan sekitarnya." Tiga program pengabdian berbasis prodi juga disiapkan untuk menjadi satu langkah penguatan terhadap muslim society di Kamboja.

Pekalongan (08/05) - Fakultas Syariah UIN K.H, Abdurrahman Wahid Pekalongan menyelenggarakan Studium General dengan tema "Hukum dan HAM dalam Pemikiran dan Tindakan Gus Dur" pada hari Rabu, 8 Mei 2024 di Aula Fakultas Syariah Lantai 4.

Narasumber dalam acara tersebut adalah Beka Ulung Hapsara selaku Aktivis HAM dan Dewan Pengarah Jaringan GUSDURian yang menyampaikan materi terkait Gus Dur: Jejak Langkah Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hadir dalam acara tersebut Dekan Fakultas Syariah, Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan, dan Keuangan, Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama, Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag, Kabag TU, Edy Zubaidi, S.Ag., M.A.P. Ketua dan Sekretaris Pogram Studi di lingkungan Fakultas Syariah serta mahasiswa Fakultas Syariah.

Dekan Fakultas Syariah menyampaikan sambutan terkait persamaan dari tema acara hari ini dengan nama kampus ini yaitu UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
"Penamaan UIN dengan tokoh besar K.H. Abdurrahman Wahid memiliki banyak persamaan. Nama Gus Dur bukan sekedar nama tapi pemikiran dan tindakan beliau dikembangkan di universitas ini."

"Pemikiran Gus Dur sangat penting untuk dikaji dan dipahami karena sangat relevan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Pemikiran Gus Dur tentang hukum Islam juga banyak hal yang perlu dikaji. Pemikiran Gus Dur sangat relevan dengan fakultas syariah." Ujar Dr. Akhmad Jalaludin.

"Gus Dur Merupakan Pejuang demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Dalam Penegakan HAM Gus Dur berpegang pada 5 prinsip dasar yang diberikan oleh Islam (Maqasid Syariah): Keselamatan fisik, keselamatan keyakinan, keselamatan keluarga dan keturunan, keselamatan harta benda, dan keselamatan profesi. Adapun 9 Nilai Utama Gus Dur antara lain: ketaulidan, kemanusiaan, keadilan, jesetaraan, pembebasan, kesederhanaan, persaudaraan, kekesatriaan, dan kearifan tradisi.” Ucap Beka Ulung Hapsari yang juga merupakan Dewan Pengarah Jaringan GUSDURian.

"Kita mempunyai landasan bernegara yang sangat visioner. Kita sudah punya tokoh sejarah yang sangat bagus yaitu Gus Dur kita bisa meneladankan pemikiran dan tindakan Gus Dur” Tambah Beka Ulung.

 

 

_____________________________________

Penulis dan Editor : Siti Maymanatun Nisa

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencenaan, dan Keuangan, Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama, Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag menghadiri Pertemuan Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (FSH PTKIN) di G’Sign Business Hotel Kota Banjarmasin yang berlangsung selama dua hari pada hari Kamis-Jum’at, 25-26 April 2024.

Acara tersebut membahas beberapa topik penting meliputi seminar internasional yang mengusung tema “Sistem Diversi dan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana”, rapat kerja, penandatanganan perjanjian kerjasama antar FSH PTKIN, serta kegiatan wisata alam dan budaya.

Acara ini merupakan kesempatan bagi 53 FSH PTKIN dari seluruh Indonesia untuk bertemu dan berdiskusi. Salah satu topik yang ditekankan adalah akreditasi Program Studi FSH guna meningkatkan standar kualitas. Diskusi juga mengulas tentang peningkatan publikasi jurnal terindeks Scopus untuk mendukung akreditasi, serta peningkatan kolaborasi antar PTKIN dalam penulisan artikel jurnal hukum untuk mencapai gelar Guru Besar.

Selain itu, para peserta termasuk Dekan, Wakil Dekan, dan Kepala Program Studi FSH PTKIN turut membahas evaluasi kurikulum Fakultas. Banyak Program Studi yang telah mengadopsi standar internasional dan bahkan mendaftar ke FIBAA, sehingga perlu dilakukan standarisasi kurikulum untuk meningkatkan daya saing mahasiswa FSH.

Rektor UIN Antasari Banjarmasin, Prof. Mujiburrahman, menyatakan kebahagiaannya atas pembahasan yang dilakukan dalam pertemuan ini. Dia optimis bahwa gagasan-gagasan yang dihasilkan akan berkontribusi pada kemajuan pendidikan PTKIN di Indonesia.

“Kami berbahagia itu semua (akreditasi, jurnal, sampai dengan kurikulum) dibahas di sini. Nantinya kita memperoleh hasil gagasan cemerlang untuk kemajuan pendidikan PTKIN di Indonesia,” ungkap Rektor UIN Antasari Banjarmasin Prof. Mujiburrahman, yang turut hadir memberikan sambutan.

Dalam Seminar Internasional menghadirkan Jaksa Agung RI Dr. ST. Burhanuddin, Ketua Forum Dekan FSH PTKIN Seluruh Indonesia Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, Guru Besar University of Malaya Prof. Dr. Ahmad Hidayat bin Buang, serta Guru Besar FSH UIN Antasari Banjarmasin Prof. Dr. H. Jalaluddin. Selain seminar internasional dan rapat kerja, dilangsungkan pula penandatanganan MoA dan MoU antar FSH PTKIN dalam acara itu.

Seminar Internasional yang bertema "Sistem Diversi dan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana" dianggap relevan mengingat isu-isu yang masih ada dalam penerapan hukum. Pendekatan restorative justice dianggap sebagai alternatif yang lebih adil dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum.

Menurut Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari, Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., diundangnya Jaksa Agung dalam acara ini untuk menindaklanjuti penjajakan yang sudah dilakukan Forum Dekan. “Kita berharap alumni Fakultas Syariah dapat diterima bekerja di Kejaksaan pada semua tingkat,” kata Amelia.

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. juga menyoroti bahwa saat ini isu keadilan restoratif tengah hangat diperbincangkan dalam dunia hukum di Indonesia. Implementasi Restorative Justice memberikan penuntut umum (jaksa) posisi strategis dan peran penting dalam menentukan penyelesaian perkara, baik melalui jalur persidangan maupun di luar persidangan (ajudikasi). Hal ini menimbulkan peluang dan tantangan bagi penyelenggara, dosen, dan mahasiswa Fakultas Syariah, sehingga Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin menyelenggarakan acara ini dengan melibatkan Forum Dekan Fakultas Syariah se-Indonesia.

Ketua Forum Dekan, Prof. Mahrus, mengungkapkan harapannya agar Fakultas Syariah mampu menghasilkan lulusan yang memiliki pemahaman dan keterampilan yang kuat dalam menerapkan konsep Restorative Justice dalam sistem hukum Indonesia.

Pekalongan (23/04) – Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan melaksanakan Training Motivasi Akademik dan Yudisium terhadap 38  Calon Wisudawan, yang terdiri dari 13 lulusan Program Studi Hukum Keluarga Islam, 18 lulusan dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dan 7  Lulusan dari Program Studi Hukum Tatanegara, dalam rangka wisuda sarjana ke 48 Periode April 2024, yang dilaksanakan di Aula Fakultas Syariah Lantai 4 pada hari Selasa tanggal 23 April 2024.

Hadir dalam Acara tersebut Dekan, Para Wakil Dekan, Kabag TU Fakultas Syariah, Ketua dan Sekretaris Prodi di lingkungan Fakultas Syariah, Tim Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, tamu undangan, serta Calon Wisudawan Fakultas Syariah.

Muhammad Iqbal Majid, salah satu perwakilan wisudawan yang memberikan sambutan menyampaikan "Pada kesempatan yang berharga ini ingin menyampaikan kesan dahulu kita sebagai mahasiswa, UIN K.H. Wahid Pekalongan menjadi tempat untuk menimba ilmu dan  menggapai cita-cita. Ucapan terimakasih kepada para pimpinan, dosen, tenaga pendidik di fakultas syariah yang telah mendidik sehingga  kami dapat mengembangkan potensi di Fakultas Syariah."

Tarmidzi, M.S.I. sebagai perwakilan dosen dalam sambutannya menyampaikan "Kelulusan adalah momentum keberhasilan bagi mahasiswa.”

“Satu sisi ini periode yg membanggakan, sisi lain ini merupakan tonggak awal memasuki kehidupan baru yaitu ilmu yang diperoleh diharapkan dapat bermanfaat. Kelulusan di era kini penuh dengan  tantangan seperti tantangan teknologi dan lulusan sarjana semakin banyak. Tungginya persaingan itu oleh karena itu sebagai lulusan sarjana perlu berkualitas.” Ujar Dr.H.Akhmad Jalaludin, M.A.

Dr. Mohammad Fateh, M.Ag, menyampaikan rasa bangga kepada calon wisudawan dan ini bukan akhir dari perjuangan tapi setelah ini banyak tantangan sehingga perlu semangat tinggi dalam menggapai cita-cita.

Acara ini juga diisi dengan  training motivasi akademik untuk meningkatkan skill dan social branding sebagai sarjana Hukum

Adapun wisudawan terbaik, Novi Alviani dengan IPK 3.92 dari Program Studi Hukum Tatanegara, Heny Rahmawati dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan IPK 3.87, dan Sulis Setiowati dari Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan IPK 3.90.  Pelaksanaan yudisium berjalan penuh hidmat dan ditutup dengan doa bersama.

Page 1 of 22