Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan menyelenggarakan Rapat Evaluasi dan Persiapan Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 pada hari Rabu-Kamis tanggal 31 Januari - 1 Februari 2024 bertempat di Ruang Rapat Fakultas Syariah Lantai 2.

Hadir Dekan Fakultas Syariah, Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., Para Wakil Dekan, Kabag TU, Kaprodi dan Sekprodi Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah, dan Hukum Tatanegara, serta Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dalam sambutannya Dekan Fakultas Syariah berterimakasih kepada seluruh Dosen yang telah mengajar di Fakultas Syariah. 

"Sebagai Dosen fokus kita adalah mahasiswa, sehingga dalam memberikan layanan kepada mahasiswa sebaik-baiknya agar dapat menyelesaikan studi dengan baik. Tingkatkan juga disiplin mengajar dan bimbingan agar mahasiswa termotivasi menyelesaikan studi dengan cepat" ucap Dekan Fakultas Syariah.

"Semua Dosen harus menerapkan pembelajaran berbasis Outcome Based Education dengan fokus pencapaian pembelajaran  pendidikan tidak hanya berpusat pada materi yang harus diselesaikan namun juga outcome. Secara sederhana, kurikulum ini menekankan pada keberlanjutan proses pembelajaran secara inovatif, efektif, serta interaktif. sehingga mahasiswa benar-benar memahami materi pembelajaran dan mampu mengaplikasikannya dengan baik. Hal ini akan menunjang lulusan Fakultas Syariah yang kompeten." Ujar Wadek I.

Pekalongan (29/01) – Fakultas Syariah menyelenggarakan rapat persiapan Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) pada hari Senin, 29 Januari 2024.

Hadir Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kelembagaan, Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H., Ketua Prodi dan Sekprodi Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah, dan Hukum Tata Negara, dan 11 mahasiswa peserta Program Pertukaran Mahasiswa MBKM.

Rapat tersebut membahas mengenai waktu pelaksanaan, pembagian penempatan peserta MBKM yang terdiri dari 2 Universitas yaitu UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Konversi Mata Kuliah dengan tempat pelaksanaan MBKM.

Pekalongan (25/01) - Dekan Fakultas Syariah melantik segenap pengurus organisasi mahasiswa di lingkungan Fakultas Syariah yang terdiri dari DEMA, SEMA, HMPS Hukum Keluarga Islam, HMPS Hukum Ekonomi Syariah, dan HMPS Hukum Tatanegara, serta 4 (empat) UKM Fakultas, antara lain UKM Debat Hukum, UKM Karya Tulis Ilmiah, UKM Peradilan Semu, dan UKM Qiro'atul Kutub. Acara ini dilaksanakan di Ruang Aula Fakultas Syariah Lantai 4, Kamis 25 Januari 2024 pukul 08.30 WIB s.d. selesai.

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama, Dr. H. Mohammad Fateh, dalam sambutannya menyampaikan bahwa ormawa yang merupakan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Syariah harus membuat program yang bermanfaat, unggul, dan menjunjang prestasi sehingga dapat meningkatkan akreditasi Fakultas Syariah.

"Organisasi Kemahasiswaan harus dijadikan wadah untuk belajar leadership, memanage waktu, dan wadah untuk meningkatkan prestasi. Sebagai pengurus Ormawa harus melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan semaksimal mungkin", ujar Dekan Fakultas Syariah dalam sambutannya. Dr. H. Akhmad Jalaludin dalam sambutannya juga menyampaikan selamat dan sukses, serta harapannya agar pengurus ormawa yang telah dilantik dapat konsisten dan memenuhi komitmen sesuai sumpah pelantikan yang telah disampaikan.

“Menjadi pengurus ormawa patut disyukuri dikarenakan dapat menjadi potensi calon pemimpin masa depan yang berkarakter, unggul, dan berbudi pekerti baik”. Ucap Prof. Dr. H. Muslihin, selaku Wakil Rektor Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama.

Wakil Rektor Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama pun memberikan pesan untuk menjadikan ormawa sebagai wadah pengembangan diri terutama akhlakul karimah.

Acara kemudian dilanjut dengan sosialisasi BLU yang disampaikan oleh Kepala P2B UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Dr. H. Ayatullah Sadali, S.Sos., M.M. Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi regulasi kegiatan kemahasiswaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan oleh M. Nasrullah, S.E., M.S.I, selaku Ketua SPI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan (23/01)- Fakultas Syariah menyelenggarakan Ta'aruf Pembina dan Pengurus Baru Ormawa Fakultas Syariah pada hari Selasa, 23 Januari 2023 di Ruang Meeting Fakultas Syariah Lantai 2.

Dekan Fakultas Syariah, Dr. Akhmad Jalaludin, M.A, dalam sambutannya menyampaikan bahwa terdapat berbagai macam organisasi yang terdapat di fakultas syariah ini, termasuk diantaranya ada SEMA, DEMA, HMPS (Himpunan Mahasiswa Program Studi), selain itu juga terdapat beberapa UKM yang terdapat difakultas syariah, yakni UKM Peradilan Semi, UKM Qiroatul Qutub, UKM Debat Hukum, dan UKM KTI (Karya Tulis Ilmiah). "Dalam pelaksanaannya itu, memiliki perbedaan yakni dalam hal streechingnya. Terkait dengan SEMA, DEMA, dan HMPS 3 Program studi terfokuskan pada kemampuan leadership saja, nah sedangkan UKM terfokuskan untuk peningkatan kompetensi-kompetensi yang tentunya juga berkaitan dengan peningkatan prestasi-prestasi mahasiswa baik akademik maupun non akademik." Ujar Dekan Fakultas Syariah.

Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Dr. H. Mohammad Fateh M. Ag, menyampaikan bahwa acara pelantikan-pelantikan ormawa ini dilaksanakan sebagaimana biasanya. Selain itu beliau juga mengusulkan agar pelaksanaan kegiatan leadership seperti PKD (Pelatihan Kepemimpinan Dasar) itu dilaksanakan oleh satu saja yakni oleh DEMA, namun dengan mengundang tiga HMPS (Himpunan Mahasiswa Program Studi), bukan masing-masing ormawa mengadakan acara PKD tersendiri. "Adapun penggunaan dana DIPA agar digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang fungsinya jelas dan meningkatkan kemampuan baik akademik maupun non akademik mahasiswa." Ucap Dr. H. Mohammad Fateh.

Pekalongan (23/01)-Pelaksanaan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Fakultas Syariah dengan Bawaslu Kabupaten Pekalongan pada hari Selasa, 23 Januari 2023 di Aula Bawaslu Kabupaten Pekalongan.

Hadir dalam acara tersebut Dekan Fakultas Syariah, Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama, Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag., Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan Mohamad Tohir, S.Pd dan Kordiv Organisasi, SDM dan Diklat, M Anis Sofwan S.Sy. Dalam sambutannya ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Mohamad Tohir, S.Pd menyampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Pekalongan berperan dalam Mengawasi Berbagai Pihak, dan dalam pengawasan tersebut Bawaslu melibatkan berbagai simbol-simbol masyarakat, Sehingga dari adanya hal tersebut, dinobatkan sebagai Pendidikan Pengawas Partisipatif. "Termasuk ketika Mahasiswa UIN Gus Dur yang melaksanakan PPL khususnya prodi hukum Tata Negara Fakultas Syariah di Bawaslu kabupaten pekalongan sangat tepat." Ujar Mohamad Tohir.

Dekan Fakultas syariah juga menyampaikan bahwa, dengan adanya penandatanganan MoU ini, maka kerja sama dapat terus berjalan baik serta diharapkan dapat mencapai visi misi serta tujuan sebagaimana yang diinginkan bersama dan sebagaimana visi misi dari perguruan tinggi. "Kerja sama ini dalam rangka mengembangkan pendidikan pengawasan partisipatif terhadap penyelenggaraan pemilu bagi mahasiswa Fakultas Syariah." Tambah Dekan Fakultas Syariah.

Pekalongan (22/01)-Tingkatkan Kinerja Pegawai, OKPP UIN Gus Dur Gelar Pendampingan Penyusunan SKP di Fakultas Syariah pada hari Senin, 22 Januari 2024 di Aula Pertemuan Lt.2 Fakultas Syariah UIN Gus Dur Pekalongan.

Pendampingan Penyusunan SKP dihadiri oleh semua ASN (PNS dan PPPK) Dosen dan tendik di Lingkungan Fakultas Syariah. Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan panduan lengkap kepada para ASN maupun pegawai PPPK berstatus Dosen dan Tendik yang ada di Lingkungan Fakultas Syariah  mengenai penyusunan SKP menggunakan sistem e-kerha BKN. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah beban kerja  yang harus dicapai ayau dipenuhi oleh Aparatur Sipil Negara dan merupakan salah satu komponen yang dapat dijadikan indikator keberhasilan suatu organisasi dengan dilakukannya evaluasi secara rutin oleh sesuai dengan periode pengumpulan SKP. Berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022, Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai setiap tahun.

Ekspektasi Kinerja yang selanjutnya disebut Ekspektasi adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai.  Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 merupakan peraturan pengganti dari permenpan RB nomor 8 tahun 2021 yang semula berfokus pada Sistem Manajemen Kinerja PNS, sedangkan untuk cakupan peraturan terbaru yaitu pengelolaan kinerja pegawai ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK

File SK Rektor Penetapan Hasil Seleksi Banding UKT Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dapat diunduh KLIK DI SINI

Penerjunan PPL Non Peradilan Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan di 14 KUA wilayah Kota dan Kabupaten Pekalongan serta Kabupaten Batang pada hari Rabu, 10 Januari 2024.

Kegiatan PPL Non Peradilan Program Studi Hukum Keluarga Islam semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dilaksanakan pada tanggal 10 s.d 31 Januari 2024.

Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam mempunyai fokus konsentrasi keilmuan pada Hukum Islam. Secara moral dituntut untuk terus mengikuti dinamika perkembangan hukum dan fikih dalam kehidupan masyarakat. Hal ini agar mahasiswa mampu memahami dan menerapkan fikih dalam kehidupan masyarakat, terutama berkaitan dengan hukum keluarga yang mencakup bidang munakahat (pernikahan) dan wakaf. Berdasarkan hal tersebut, maka Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan menyelenggarakan PPL Non Peradilan di KUA.

PPL Non Peradilan di KUA merupakan bagian integral dari kurikulum Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kegiatan ini merupakan program intra-kurikuler bagi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Penerjunan PPL Non Peradilan Prodi Hukum Tatanegara pada hari Selasa, 9 Januari 2024. Prodi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan menyelenggarakan PPL bertempat di KPU, BAWASLU, SETDA, dan DPRD yang berlokasi di 14 tempat 14 atau Instansi Non Peradilan yang meliputi wilayah Kota dan Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, dan Kota Tegal.

Kegiatan PPL Non Peradilan akan dilaksanakan pada tanggal 9 Januari s/d. 30 Januari 2024.

PPL Non Peradilan merupakan bagian integral dari kurikulum mahasiswa Prodi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah, serta kegiatan ini merupakan program intra-kurikuler bagi mahasiswa Prodi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah.

Adapun Standar Kompetensi dalam kegiatan PPL Non Peradilan bagi mahasiswa, yaitu menguasai secara teoritis dan praktis tentang mengatur,menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan umum; pengawasan dan evaluasi pemilihan umum, mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan. Pemerintah Kabupaten/Kota, serta mekanisme membentuk peraturan bersama kepala daerah maupun membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh Kepala Daerah.